Ontrackers‎ > ‎

Media Efektif Tekan Trafficking

posted 16 Nov 2011, 00:00 by Evelina Simanjutak
 
Emil Wira Aulia (ECPAT Indonesia)-Imelda Salajan(OTMI)
TRIBUN-MEDAN.com - 
MEDIA massa perlu lebih banyak banyak terlibat dalam upaya bersama membasmi kejahatan perdagangan orang eksploitasi seksual anak. Hal itu disampaikan Manager Program On-Track Media,  Imelda Salajan, dalam Seminar Regional Membasmi Eksploitasi Seksual Anak di Hotel  Mercure, Kuta, Bali, Sabtu (5/11).

Dalam makalah berjudul "Media as a Weapon to Combat Child Trafficking and Exploitation,"  Salajan menjelaskan, pers dapat memainkan peran efektif menyadarkan masyarakat karena mampu menjangkau masyarakat secara luas.  Di Indonesia saja, ada 200 juta orang yang mampu dijangkau oleh media massa.

"Itu sangat strategis. Jika pers memberi perhatian pada laporan penelitian atau kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi itu bisa menjadi alat kampanye efektif untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya kejahatan ini,"  kata Selajan.  

Selain lewat pemberitaan, mantan wartawan BBC itu menambahkan, para pekerja media bisa membuat program-program berisi pesan antieksploitasi seksual anak  Misalnya membuat sinetron televisi atau drama radio yang memiliki pesan-pesan penyadaran.

Salajan berharap, ke depan akan bermunculan lebih banyak cara kampanye yang efektif. Selain melalui media massa, penggunaan ruang-ruang publik juga bisa dipilih sebagai media kampanye. Misalnya memasang stiker di bus atau angkutan umum yang berisi pesan penyadaran. Termasuk pula penggunaan social media seperti facebook dan twitter.

Ontrack Media yang dipimpin Salajan dikenal sebagai lembaga yang gencar memproduksi film dan video  bertema penyadaran publik. Dia bersama timnya membuat sinetron, drama radio serta video dokumenter yang membawa pesan kemanusiaan. Selain itu mereka juga memberikan pelatihan kepada para jurnalis dan komunitas film di Indonesia.

Selain peran media, harus disadari kejahatan perdagangan orang dan eksploitasi seksual komersil anak (EKSA) merupakan kejahatan lintas negara. Dalam banyak kasus, kejahatan tersebut dilakukan warga negara asing di negara lain.  Hal ini menjadi hambatan dan problem tersendiri untuk membawa kasus-kasus  kejahatan eksploitasi seksual anak ke pengadilan.

Sejumlah kesulitan inilah yang kemudian dibahas dalam, Seminar Regional Memerangi Eksploitasi Seksual Anak, di Hotel Mercure Bali Harvestland Kuta, Denpasar Bali.

Pengurus Koalisi Nasional Penghapusan ESKA, (ECPAT affiliate Indonesian) Achmad Marzuki, mengatakan ke depan perlu ada peningkatan kerja sama antara penegak hukum dari negara asal tersangka pelaku kejahatan dengan aparatur penegak di negara asal anak yang menjadi korban ESKA.   

"Masing-masing institusi penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dalam tukar-menukar data pelaku kejahatan. Selama ini koordinasi yang minim tak jarang  membuat pelaku perdagangan orang atau kejahatan seksual anak sulit ditangkap. Apalagi di bawa ke pengadilan," ungkap Marzuki.

Seminar ini digelar oleh ECPAT affilitae group Indonesia dan Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia. Forum ini  menjadi ajang berbagi pengalaman para penegak hukum seperti jaksa, polisi, hakim yang berasal dari sembilan negara di Asia Pasifik, di antaranya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam dan Timor Leste. Melalui forum ini akan dihasilkan sebuah kerangka kerja bersama antara penegak hukum antar negara dalam penanganan kasus kejahatan lintas negara itu.

Marina binti Hasyim dari Polisi Diraja Malaysia mengungkapkan, di negaranya telah ditetapkan regulasi penangkapan pelaku kejahatan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak secara lebih luas. Tak hanya polisi yang bisa menangkap pelaku namun juga institusi seperti imigrasi, angkatan udara dan angkatan laut.  

"Berbagai pihak berwenang memiliki amanah untuk menangkap. Tujuannya,  agar ruang gerak para pelaku kejahatan semakin sempit dan mempercepat proses hukum terhadap pelaku perdagangan orang dan kejahatan seksual anak," ujar Marina.

Karen Tan Chai Mei mewakili Kejaksaaan Brunei Darussalam menjelaskan, kasus perdagangan manusia dan eksploitasi seksual anak menjadi perhatian serius di negerinya. Jika ada kasus yang terjadi, pemerintah Brunei melaporkan kasus itu ke kedutaan negara lain mulai dari penangkapan hingga membawa kasusnya ke pengadilan.

"Untuk kasus perdagangan orang, kami memproses pemulangan mangsa (korban-red)  dalam dua minggu ke negara asalnya. Jika pelaku kejahatan ada di Brunei maka diadili di negara kami. Untuk korban eksploitasi seksual anak, kami berikan konseling selama berada di Brunei hingga pemulangan ke negara asal," kata Karen.

Dari berbagai penjelasan, ECPAT affiliate Indonesia menampung semua paparan dari para peserta untuk kemudian dijadikan bahan dalam menyusun kerangka kerja yang lebih efektif antar para penegak hukum se-kawasan Asia Pasifik.(*)

Editor : Boris
Sumber :Tribun Medan
Comments